Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendapat kekhususan di bidang hukum. Namun tingkat implementasi, budaya hidup masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan masih rendah. Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah maraknya pelanggaran khalwat yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun. Salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat yang didalamnya mengatur tentang khalwat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun jinayat terhadap pelaku khalwat dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikanqanun jinayat terhadap pelaku khalwat. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun jinayat terhadap pelaku khalwat masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan perbandingan kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh Wilayatul Hisbah dengan kondisi di lapangan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan qanun jinayat terhadap pelaku khalwat tersebut ialah adanya landasan hukum yang kuat, pembentukan instansi terkait, komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayatul Hisbah, komitmen aparatur Wilayatul Hisbah, terbentuknya muhtasib. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah personil Wilayatul Hisbah yang belum memadai, arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun jinayat, tidak adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Kota Banda Aceh dan adanya oknum yang masih memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syari’at Islam.