Mekanisme pasar dalam sistem muamalah Islam didasarkan
kepada pasar bebas (free market, sūq al-ḥurrah). Ulama sepakat hukum asal penetapan harga (tas’īr) terlarang dan tidak boleh dilakukan. Hanya saja, para fukaha tidak padu di dalam menetapkan kedudukan hukum tas’īr saat terjadi kezaliman atau monopoli barang iḥtikār. Tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuḥailī mengenai aktualisasi peran pemerintah menjaga stabilitas harga melalui tas’īr, dan juga mengetahui relevansinya dengan konteks kekinian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuḥailī mengakui kebolehan tas’īr ketika ada keperluan (al-ḥājah). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan normalisasi harga dapat dilakukan pada waktu terjadi salah satu dari dua indikator, yaitu adanya praktik iḥtikār dan pedagang menjual barang dengan keuntungan lebih besar 30% dari harga asal. Pemerintah memiliki wewenang dan dibenarkan di dalam memberi sanksi ta’zīr bersifat administratif, seperti kurungan, denda dan hukuman penutupan toko (mencabut izin usaha). Pandangan Al-Zuḥailī relevan dengan konteks kekinian, karena di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, pemerintah juga punya otoritas dalam melakukan pengawasan pasar, intervensi pasar, dan membuat kebijakan harga saat terjadi kelangkaan dan harga kebutuhan pokok tinggi. Di Indonesia, kewenangan pemerintah dalam menjaga posisi harga supaya tetap stabil ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014