Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menurut Konsep Al-Musaqah

Bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan kebun sawit antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi ketika pemilik kebun tidak mampu mengelola kebunnya dan meminta seseorang yang memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebunnya dengan bagi hasil dari hasil panen yang didapat. Dalam fiqh muamalah praktik kerjasama dalam bentuk perkebunan ini biasanya disebut dengan akad al-musaqah.Yang menjadi persoalan adalah banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak seperti tidak adanya transparansi dalam perhitungan hasil panen, pekerjaan selesai tidak sesuai waktu yang disepakati atau pekerjaan yang dihasilkan sangat rendah. Selain itu besarnya potensi penyelewangan dan masalah-masalah lain yang mungkin timbul sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan tujuan untuk mengetahui sistem perjanjian kerjasama pengelolaan kebun sawit, realisasinya, pengaruh kebiasaan dalam masyarakat serta bagaimana perspektif konsep al-musaqah dalam fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan, data dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Perjanjian kerjasama dalam mengelola kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir jelas termasuk ke dalam akad al-musaqah, dan yang menjadi objeknya adalah kebun sawit. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya. Namun dalam prakteknya pihak penggarap banyak melakukan penyelewengan yang tidak sejalan dengan konsep al-musaqah dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik kebun.