Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).

Pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang mungkar, yang mana pada dasarnya perbuatan ini sangat dilarang baik oleh agama, hukum positif yang tertulis maupun hukum adat istiadat yang tidak tertulis yang masih berlaku di perkampungan dan daerah tertentu, Karena perbuatan tersebut bisa merugikan kehidupan orang lain. Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan utama yaitu apa faktor penyebab terjadinya dualism hukum di kampung Perdamaian sehingga pelaku dikenakan dua sanksi sekaligus, dan bagaimanakah system penyelesaian kasus pencabulan menurut hukum adat dikampung Perdamaian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) melalui teknik observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi sampel penelitian penulis adalah kampung Perdamaian kecamatan Pintu Rime Gayo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus pencabulan yang terjadi menggunakan dua sistem hukum yaitu hukum adat kampung itu sendiri dan sistem hukum positif. Pada awalnya memang menggunakan sistem hukum adat dan pelaku serta keluarganya diberikan sanksi adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing, bentuk hukuman yang ada di kampung Perdamaian yaitu pencabutan gelar adat, denda, dan Parak (dikucilkan oleh masyarakat atau pengusiran dari kampung). Namun karena wali korban kurang puas dengan sanksi yang diberikan sehingga melaporkan kepihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan pelaku dikenakan hukuman penjara empat tahun penjaradan denda sebesar Rp 60.000.000. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan adalah karena kurang puasnya orang tua wali korban terhadap putusan sanksi adat yang diberikan peradilan adat kepada pelaku.