Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bagian integral dari sistem negara demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbagai kalangan masyarakat mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang dianggap kontroversial. Isu yang sering menjadi perdebatan dalam berbagai periode Pemilu adalah terkait dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan yang mengatur syarat pencalonan dengan dukungan 20% kursi DPR melalui hasil Pemilu sebelumnya menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 1. Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden 2. Bagaimana relevansi Imam Al-Mawardi terhadap konsep Presidential Threshold. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan terkait dengan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut perspektif Imam Al-Mawardi. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandangan Imam Al-Mawardi mengenai Imamah dan sistem Presidential Threshold memiliki tujuan yang serupa, yaitu memastikan pemimpin yang terpilih memenuhi kriteria tertentu untuk dapat memimpin dengan baik, pendekatan dan kriteria yang digunakan berbeda. Imam Al-Mawardi lebih menekankan syarat-syarat yang berbasis agama dan moral, sementara Presidential Threshold lebih mengutamakan dukungan politik sebagai ukuran sahnya calon. Keduanya mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mencari kepemimpinan yang efektif dan memperoleh legitimasi dalam konteks sosial dan politik masing-masing. Imam Al-Mawardi menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip adil, berpengetahuan, dan bijaksana. Pengaturan dalam sistem modern seperti Presidential Threshold harus dilihat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa kepemimpinan efektif dan tidak menciptakan ketimpangan politik. Adaptasi terhadap kebutuhan zaman serta keseimbangan antara syarat-syarat tradisional dan praktik demokrasi modern adalah kunci untuk mencapai sistem kepemimpinan yang adil dan efektif