Perguruan Tinggi merupakan fasilitas publik yang harus dibangun aksesibel bagi semua orang termasuk kaum rentan dan penyandang disabilitas. Mereka juga mempunyai kesamaan hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif, karena pada dasarnya pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1). Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana pemenuhan kampus ramah difabel di Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pendidikan inklusi merupakan aspek utama dalam mewujudkan kampus ramah difabel, ada beberapa indikator pemenuhan kampus ramah difabel yang harus terpenuhi hal ini mengacu pada kebijakan yang diadopsi dan di jalankan oleh setiap Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai kampus Top 1 dan 2 di Provinsi Aceh. Indikator dalam penelitian ini ada empat komponen sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 tahun 2023 dijalankan oleh Universitas Syiah Kuala dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dijalankan oleh UIN Ar-Raniry, yaitu:1) Akomodasi yang layak, 2) Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 3) Kerja sama dengan pihak eksternal, dan 4) Ketersediaan Unit Layanan Disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kampus belum ramah terhadap disabilitas, hal ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur yang tidak aksesibel, kurangnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, minimnya kebijakan inklusif, kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal, tidak terdapat unit layanan disabilitas serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung mahasiswa difabel.

Kata Kunci: Disabilitas, Pemangku Kepentingan, Pendidikan Inklusi, Aksesibilitas, fasilitas.