Qanun No. 6 Tahun 2014 menjadi instrumen penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yang diatur secara khusus melalui otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun ini telah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti patroli rutin, sosialisasi, serta tindakan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, pemahaman masyarakat yang belum merata, serta resistensi sosial terhadap penegakan hukum berbasis syariat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas aparat WH dalam meningkatkan efektivitas implementasi qanun. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan ini. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, implementasi qanun diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban sosial sesuai nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh.