Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan mengkaji dari segi unsur gharar dan fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh dengan cara melibatkan tiga pihak yang melakukan transaksi, antaranya penjual, pembeli dan distributor. Pihak penjual memesan dan membeli pakaian dari pihak distributor dalam bentuk karungan dengan kesepakatan tidak dapat memeriksa isi karungnya, kemudian setelah sampai di tangan penjual, pakaian di sortir sesuai kualitas dan dicuci dengan bersih baru kemudian di jual ke pembeli, secara umum praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun jika melihat transaksi yang dilakukan antara penjual dan distributor pakaian bekas impor terdapat unsur gharar, adanya ketidakjelasan atas barang yang dibeli, karena penjual tidak diperkenankan untuk melihat barang yang di karung dan dikirim, namun hal itu tergolong kedalam gharar yang tidak dibenarkan dalam Islam.