Make Up Artis (MUA) merupakan pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori seniman yang didalam melakukan pekerjaan secara professional dengan menggunakan wajah sebagai medianya. Dalam perjanjian yang dilakukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa menimbulkan hubungan hukum yakni berupa perikatan yang bersumber dari kontrak yang telah dibuat. Pengguna jasa make up artis dalam menawarkan jasanya sering terjadi pembatalan order dari pihak konsumen, sehingga membuat pengguna jasa mengalami kerugian yang sangat besar akibat pembatalan sepihak tersebut. Oleh karena itu penulis meninjau permasalahan ini berdasarkan Hukum Islam, KUHPerdata, dan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pihak penyedia jasa make up untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh, mengetahui konsekuensi bagi para pihak akibat pembatalan order yang dilakukan oleh pihak konsumen make up dan menganalisis tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan UU No. 8 Tahun 1999 atas pembatalan order oleh pengguna jasa/calon konsumen make up pada pihak penyedia jasa rias. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil Penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan pihak penyedia jasa make up Kota Banda Aceh untuk memperoleh haknya disebabkan pembatalan order pihak konsumen di Banda Aceh, di antaranya dengan adanya panjar yang diberikan oleh calon konsumen, ketika perjanjian berlangsung panjar tersebut sebagai penutup kerugian akibat adanya pembatalan order dari calon konsumen. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa, dapat berupa kerugian materil, waktu dan menahan penyedia jasa tidak dapat menerima order dari pihak lain. Oleh karena itu dalam Hukum Islam, KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik agar tidak merugikan pihak-pihak yan melakukan transaksi tersebut.