Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di masyarakat tidak hanya diminati oleh kelompok berpenghasilan menengah atau kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020, tetapi juga oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Pemilikan semacam ini merupakan pemilikan bersama, yang dikenal oleh pengembang dan bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai debitur tanpa sanksi hukum. Dalam praktiknya, motif- motif yang ada seperti mencari keuntungan, investasi, dan lainnya dilakukan dengan berbagai cara. Masalahnya terletak pada aspek hukum keabsahan kepemilikan hipotek oleh kelompok non-target, yang lebih lanjut dijabarkan menjadi 1) Bagaimana mekanisme kepemilikan rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, dan 2) bagaimana kepastian hukum kontrak kepemilikan rumah subsidi menurut Peraturan Menteri dalam perspektif hukum ghasab—mengingat pentingnya memahami bagaimana hukum Islam meninjau kepemilikan rumah subsidi/hipotek oleh kelompok non-target. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Sumber data dibagi menjadi dua jenis: sumber hukum, seperti peraturan dan studi fiqh. Kedua, data lapangan akan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lokasi rumah subsidi di sekitar Banda Aceh.