Terdapat dinamika diskursus terkait anak sebagai saksi, ada yang menerima saksi
anak dan sebaliknya ada yang menolak. Anak sebagai korban sekaligus saksi
menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian hukum karena
keterangannya sering kali tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang
sah menurut hukum. Namun demikian, keterangan anak tetap memiliki nilai
penting dalam membantu hakim membangun keyakinan terhadap kebenaran
peristiwa. Dalam penulisan ini penulis mengkaji putusan Mahkamah Syar’iyah
Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan terhadap
pelaku pemerkosaan dengan hubungan mahram yang berada dalam batas
ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, serta
menganalisis pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak
sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
metode kualitatif, didukung data primer berupa salinan putusan dan hasil
wawancara, serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan
non-yuridis, seperti trauma dan gangguan psikologis korban akibat perbuatan
terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai
korban, meskipun secara berdiri sendiri tidak memenuhi syarat syahadah, dapat
diterima sebagai qarinah (petunjuk) jika didukung oleh alat bukti lain yang sah.
Hakim menjatuhkan pidana 180 bulan penjara sebagai bentuk perlindungan
maksimal terhadap korban anak dan untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian,
serta kemanfaatan hukum, menunjukkan diskresi Hakim dalam memilih hukuman
yang signifikan dalam rentang yang diizinkan Qanun. Oleh karena itu, keterangan
saksi korban dapat diterima sebagai petunjuk pembuktian jika selaras dengan
bukti lain, dan Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam
rentang yang telah ditetapkan dengan pertimbangan yang kuat.