Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang harus dimanfaatkan
secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundangundangan yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam adalah Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun dalam penegakan
hukum oleh Polres Pidie masih terdapat kelemahan dalam praktik pencegahan dan penindakan
tambang emas ilegal. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis
pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data field research, yaitu
pengumpulan data langsung di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan, menginterpretasikan,
dan menyimpulkan temuan lapangan secara deskriptif untuk mengungkap pola dan makna
dalam penerapan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukan,
Polres Pidie dalam melakukan penegakan hukum menggunakan dua pendekatan utama, yakni
preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pemasangan papan informasi yang berisi
larangan dan himbauan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, sementara upaya represif
dilakukan melalui penangkapan para pelaku pertambangan tanpa izin. Meski demikian, proses
penegakan hukum di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti lokasi
pertambangan yang terpencil dan sulit dijangkau, serta keterbatasan dalam pengawasan rutin.

Indonesia has abundant natural resources that must be optimally utilized to improve the
welfare of the people and the nation's economy.The management and utilization of natural
resources in the Unitary State of the Republic of Indonesia have been regulated through
various laws and regulations.One of the regulations that discusses the utilization of natural
resources is Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining.However, in law
enforcement by the Pidie Police, there are still weaknesses in the prevention and enforcement
practices against illegal gold mining.This article uses qualitative research with an empirical
juridical approach and field research data collection techniques, namely direct data collection
in the field using observation, interviews, and documentation techniques.Data is analyzed
qualitatively by describing, interpreting, and concluding field findings descriptively to reveal
patterns and meanings in the application of law to illegal mining cases.The research results
show that the Pidie Police use two main approaches in law enforcement, namely preventive and repressive.Preventive efforts include the installation of information boards containing
prohibitions and appeals against illegal gold mining activities, while repressive efforts are
carried out through the arrest of unauthorized mining perpetrators.However, the law
enforcement process in the field is not without various obstacles, such as the remote and hardto-reach mining locations, as well as limitations in routine supervision.