Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun mereka sedang menjalani masa pembinaan akibat perbuatan yang melanggar hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap harus dijamin. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar sebagai pemenuhan hak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi serta pembentukan karakter agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan dan bertanggung jawab di kemudian hari. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh serta apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan pihak LPKA, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah diupayakan melalui program PKBM Meutuah dengan pendidikan formal (Paket A, B, dan C) dan pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan kepribadian. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pengajar, serta kurangnya fasilitas kelas yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya pemenuhan hak pendidikan telah dilakukan, pelaksanaannya belum optimal dan masih belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun
2012.