Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun aturan tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat meskipun sebenarnya anak yang masih di bawah umur tetap diberi izin untuk menikah. Didapati 3 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pendekatan kasus (Case Approach). dengan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Trumon adalah keinginan pribadi yang kuat dari pasangan muda, pengaruh orang tua juga menjadi faktor signifikan dalam praktik pernikahan di bawah umur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan baik dari pihak orang tua, anak, maupun masyarakat secara umum. Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik yang terjadi seluruhnya menunjukkan pelanggaran terhadap batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa praktik yang terjadi di Kecamatan Trumon bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diperlukan peran aktif dari pemerintah Gampong, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan KUA untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan kesiapan berkeluarga bisa lebih matang sebelum melangsungkan pernikahan.