Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan pemberian nafkah mantan istri oleh suami PNS dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 serta relevansinya dengan hukum Islam. Rumusan masalah meliputi: (1) dasar pertimbangan pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam; (2) analisis komparatif kedua sistem hukum tersebut; (3) antara PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 berfokus pada perlindungan sosial jangka panjang, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan terukur pasca-iddah; (2) terdapat perbedaan mendasar pada filosofi perlindungan dan durasi kewajiban; (3) pendapat terbaik mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dengan regulasi negara. Kesimpulan menegaskan integrasi tersebut dapat menjamin perlindungan finansial mantan istri tanpa mengabaikan hak kewajiban kedua belah pihak.