Pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh telah diatur dalam peraturan daerah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pengelolaan keuangan negara secara Islam telah diatur dalam bidang siyasah maliyah. Pendapatan negara dalam Islam itu dipungut dari zakat, ghanimah, fa’i dan masyarakat muslim tidak perlu membayar pajak. Namun, seiring berjalannya waktu hal tersebut sudah tidak ada, maka ulama sepakat menyetujui bahwa pajak dibolehkan untuk kemaslahatan umat, termasuk pajak restoran. Adapun rumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimana mekanisme penetapan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, bagaimana pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh ditinjau menurut Siyasah Maliyah. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian yaitu wajib pajak harus aktif menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri besarnya pajak yang akan di bayar setiap bulannya. Namun ada juga sistem office assesment yaitu petugas pajak dari kantor BPKK yang akan datang ke restoran untuk menagih pajak tersebut. Apabila wajib pajak tidak taat pajak seperti tidak membayar dalam 3 bulan maka akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 1% per bulannya. Menurut konsep siyasah maliyah, dalam sistem perpajakan yang ideal, keadilan harus menjadi prioritas utama, sehingga pajak restoran yang diterapkan benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat tanpa membebani satu pihak. Dengan demikian, perpajakan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat sebagaimana yang digagas dalam fiqh Siyasah Maliyah.