Aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL) telah menjadi bagian penting dari dinamika sosial ekonomi masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Sigli. Keberadaan mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, praktik pengelolaan dan pemungutan tarif retribusi terhadap PKL masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait legalitas dan keadilan sistem yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemungutan retribusi terhadap PKL di Kota Sigli dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pedagang dan aparat terkait, serta telaah dokumen regulatif. Temuan menunjukkan bahwa pemungutan retribusi kerap dilakukan oleh pihak tidak berwenang seperti tukang parkir, tanpa melalui mekanisme akad yang sah dan tidak didasarkan pada ketentuan resmi pemerintah daerah. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan kejelasan akad, keadilan, dan kemaslahatan. Unsur ketidakjelasan (gharar), ketidakadilan (dzalim), dan penyimpangan otoritas ditemukan dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan retribusi berbasis maqashid syariah agar tercipta tata kelola yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.