Permendagri Nomor 86 tahun 2017 telah di sahkan pada tahun 2017 lalu. Kemudian peneliti tertarik kepada pasal 178 yang terdapat dalam permendagri tersebut. Yang mana pasal tersebut membahas mengenai penelaahan pokok-pokok pikiran. Peneliti tertarik untuk meneliti apakah aturan yang telah dibuat tersebut sudah tepat dan apakah pelaksanaannya baik dan juga efisien. Masalah yang ingin peneliti kaji yang pertama ialah bagaimana mekanisme pelaksanaan pokir DPRD Kota Banda Aceh dan juga Bagaimana efektifitas aturan pokir tersebut terhadap pembangunan daerah di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan merupakan salah satu jenis metodologi dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif sudah tepat dalam memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan yang berbasis aspirasi masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya pun telah dilakukan dengan baik dan efisien, mencerminkan keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan. hal ini juga tercermin dalam sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memastikan bahwa pokok-pokok pikiran yang dihasilkan benar-benar berkontribusi pada perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aturan ini memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan publik.