Aceh adalah salah satu provinsi yang diberi otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya, dan membuat satu pedoman aturan yaitu “Qanun” sebagai penguat dalam menertibkan hak serta kewajiban masyarakatnya, terkait penelitian ini yang sedang membahas tentang pola penyelesaian sangketa hak milik atas tanah di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tepatnya studi kasus di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, Qanun Aceh ini dapat memberikan sebuah gambaran dari pola penyelesaian sangketa hak milik atas tanah tersebut, dimana peran mediasi yang di lakukan secara kekeluargaan itu dapat membuah kan hasil yang memuaskan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak dan lebih cepat dari penyelesaian litigasi yang di laksanakan di pengadilan. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini pertama bagaimana pola penyelesaian sangketa hak milik atas tanah di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, kedua bagaimana tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah, dimana kedua permasalahan di atas memiliki tujuan tersendiri, yaitu permasalahan pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengeketa hak milik atas tanah khususnya di Desa Pulosanggar, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara, kedua bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang menyimpulkan bahwa faktanya ada beberapa tanah yang di perjual belikan secara tidak tertulis, batas tanah yang masih tumpang tindih kepemilikannya, surat serta akta tanah yang masih ada belum terdaftar kepemilikannya, yang menyebabkan terjadinya konflik dan kerugian bagi masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif juga kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut di karenakan ketidakjelasan asal dan usul kepemilikannya.