Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD
1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini mengkaji sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memelihara fakir miskin, khususnya di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, yang menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dan permasalahan sosial yang kompleks. Peneliti mengkaji pertama, bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial?. Kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut siyasah dusturiyah?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mengenai tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, ditemukan bahwasannya masyarakat fakir miskin Gampong Jawa kurang terpenuhi hak-hak hidupnya seperti; kurang maksimal pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan, dari pemerintah Gampong Jawa kepada masyarakat fakir miskin. Penanggulangan kemiskinan Gampong Jawa bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan diantaranya yaitu bekerja sama dengan pemerintah Kota, dengan di adakanya bantuan terhadap masyarakat fakir miskin dan pembinaan bagi fakir miskin. Kedua, tanggung jawab pemerintah Kota dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa menurut Siyasah Dusturiyah pada saat ini penanganan penyandang masalah fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja tidak berjalan semestinya, hampir dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini karena adanya beberapa faktor salah satunya buruknya koordinasi antar Pemerintahan Gampong yang berakibat terhambatnya pemenuhan hak kepada fakir miskin.