Permasalahan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Aceh Utara didapatkan bahwa keluarga pasien tidak sanggup membiayai pengobatannya, sehingga mengakibatkan sebagian penderita gangguan jiwa terlantar. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang hukum bagi penderita gangguan jiwa berbeda dengan orang normal pada umumnya. Adapun rumusan masalah, 1. Bagaimana Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Aceh Utara?, 2. Bagaimana Ketentuan Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Hukum Islam?, 3. Apa saja Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa dan Solusinya?. Data primer penelitian ini bersumber dari dinas sosial, dinas kesehatan, dan rumah sakit serta keluarga pasien. Sedangkan data sekunder mencakup buku-buku pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa dengan pendampingan, pengobatan sebagai penanganan kuratif dan sosialisasi gampong siaga jiwa, seperti seminar dan pelatihan sebagai bentuk penanganan preventif. Adapun dalam tinjauan hukum Islam, penderita gangguan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan konsep maqāṣid al-syarī‘ah pada tingkatan al-ḍarūriyyah dalam kategori ḥifẓ al-nafs wa ḥifẓ al-‘aql (pemeliharaan jiwa dan akal), karena Islam menganjurkan umatnya berobat. Adapun dalam konteks Siyāsah al-Syar‘iyyah, pemerintah dapat membuat aturan khusus tentang kesehatan jiwa. Adapun kendalanya adalah pasien dan keluarga tidak mengindahkan anjuran dokter, keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman masyarakat, payung hukum yang bersifat umum.