Penelitian ini mengkaji implikasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana ketentuan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dinaikkan dan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi ini bertujuan utama untuk menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun demikian, data yang dihimpun dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah menunjukkan adanya lonjakan tajam dalam permohonan dispensasi kawin, yakni dari hanya 8 kasus sebelum revisi undang-undang, meningkat menjadi 119 pada tahun 2021, 137 pada tahun 2022, dan 94 kasus sepanjang tahun 2023. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan kasus perkawinan usia anak di wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, peran strategis hakim dalam perlindungan anak melalui mekanisme dispensasi kawin, serta landasan pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa revisi undang-undang perkawinan belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur di daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh dau faktor utama yang mendasari hakim dalam memberikan dispensasi, yaltu kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran orang tua bahwa anak akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh nilai-nilai agama. Di samping itu, beberapa permohonan dispensasi didukung oleh alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat demi memperkuat permohonan, sehingga mekanisme dispensasi tetap menjadi celah yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan anak.