Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Convention Relation To The Status Of Refugees 1951 dan Protokol Relating To The Status 1967, namun Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan perlindungan dasar terhadap para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, dengan membuat aturan hukum tertulis yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Permasalahan yang terkait dengan pengungsi Rohingya ialah masyarakat lokal yang tidak menerima kedatangan pengungsi Rohingya dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait pengungsi baik itu tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini ingin mengkaji tentang kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Aceh. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memengetahui kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan siyasah kharijiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan dalam penanganan pengungsi Rohingya, seperti pertolongan pertama, pendataan, penyediaan tempat penampungan, koordinasi dengan lembaga/organisasi Internasional terkait pengungsi. Dari perspektif teori siyasah kharijiyah, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indoensia telah menerapkan prinsip ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Namun, dalam pelaksanaan kebijakannya masih ditemukan berbagai kendala seperti penolakan masyarakat lokal, keterbatasannya fasilitas penampungan, dan juga lemahnya koordinasi antar instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum kebijakan telah sesuai, namun dalam penerapannya belum berjalan secara optimal.