Pembagian warisan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat yang sering kali menimbulkan konflik apabila tidak dilakukan secara adil dan tepat waktu. Di Kabupaten Bener Meriah, permasalahan penundaan pembagian warisan sering terjadi, yang dapat mengakibatkan perselisihan keluarga dan bahkan memutuskan hubungan silaturahmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana sistem pembagian warisan diterapkan oleh masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik terkait pembagian warisan, dan seberapa efektif Perbub tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur desa, seperti Reje, Imam Kampung, dan Tuha Peut, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bener Meriah menggabungkan hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan. Namun, sering terjadi penundaan pembagian warisan karena faktor keluarga, aset yang sulit dibagi, dan kewajiban pewaris yang belum diselesaikan, seperti utang. Pemerintah melalui Perbub Nomor 58 Tahun 2022 berupaya menyelesaikan konflik pembagian warisan secara non-litigasi dengan melibatkan aparatur desa dalam proses mediasi dan musyawarah. Meski efektif dalam beberapa kasus, pelaksanaan Perbub ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan tersebut dan keterbatasan kapasitas aparatur desa.