Distribusi LPG bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan, seperti distribusi yang tidak tepat sasaran, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat pangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan dalam pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, serta meninjau sejauh mana praktik distribusi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik pangkalan, 5 orang masyarakat penerima LPG subsidi, dan 1 pihak terkait (aparatur desa), serta dokumentasi kebijakan dan regulasi pemerintah. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap kerangka Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan distribusi LPG subsidi belum berjalan efektif. Ketidaktepatan sasaran penerima, variasi harga yang tidak sesuai ketentuan, serta lemahnya sistem verifikasi menjadi faktor utama permasalahan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini tidak hanya mencederai keadilan sosial, tetapi juga menghambat tercapainya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem distribusi berbasis data, pengawasan kolaboratif, serta edukasi masyarakat untuk mewujudkan distribusi subsidi yang adil dan sesuai nilai-nilai syariah.