Perceraian merupakan sebuah tindakan melepaskan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan dalam masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan.
Kenyataan tersebut terjadi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa perceraian di luar pengadilan sah menurut hukum agama. Di sisi lain, perceraian di luar pengadilan memberikan dampak buruk terhadap perempuan dan anak. Oleh karena demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut bagaimana
persepsi dan dampak perceraian di luar pengadilan terhadap perempuan dan anak. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana gambaran dinamika bentuk perceraian dan dampak perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh? 2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang talak di luar pengadilan di
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh? 3. Bagaimana tanggung jawab suami pasca perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.? Adapun data penelitian adalah data yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perceraian ada yang dilakukan di pengadilan dan ada pula di luar pengadilan. Adapun dampak perceraian di luar pengadilan adalah terabaikannya nafkah iddah dan nafkah anak. Di samping itu, masyarakat memahami talak di luar pengadilan tetap sah menurut hukum agama, walaupun tidak diakui oleh negara, perceraian di luar pengadilan mengakibatkan suami tidak mau bertanggung jawab atas nafkah pasca perceraian karena tidak ada pengawasan dan tidak terikat hukum.