Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menandai komitmen Pemerintah Aceh dalam mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh. Menurut pasal 46 dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Dewan Syariah Aceh (DSA) adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Aceh (DSA) memegang peran penting dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) seperti koperasi, asuransi, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun, pengawasan tersebut masih mengalami banyak problematika terkait tugas Dewan Syariah Aceh khususnya pada lembaga keuangan non-bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagimana problematika yang dihadapi oleh DSA serta menyusun strategi optimalisasi pengawasan DSA. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama anggota Dewan Syariah Aceh, sedangkan data sekunder berupa Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dewan Syariah Aceh, laporan pengawasan oleh DPS, dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2024, serta jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas DSA masih menghadapi kendala utama, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) secara merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tidak adanya mekanisme sanksi, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Untuk mengoptimalkan peran DSA, diperlukan strategi seperti percepatan pembentukan DSK, penguatan regulasi dengan sanksi tegas, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digital, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah di Aceh.