Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memunculkan polemik mengenai etika jabatan serta prinsip keadilan dalam tata kelola negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan (al-ʿadālah) dalam perspektif siyasah dusturiyah dan bagaimana nilai tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik kualitatif, serta dianalisis menggunakan teori keadilan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menitikberatkan pada aspek netralitas, moralitas pejabat publik, dan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap lembaga negara. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut pemimpin bebas dari konflik kepentingan dan bertanggung jawab terhadap amanah publik. Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN tersebut mengandung substansi keadilan administratif yang relevan dengan konsep keadilan AL-Adalah, sekaligus memperlihatkan pentingnya kontrol terhadap kewenangan eksekutif dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara.