Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik Kejaksaan Negeri Aceh Besar dalam melelang barang bukti tindak pidana berdasarkan prinsipprinsip yang terkandung dalam kontrak bai' muzayadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, serta pendekatan yuridis empiris, untuk mengevaluasi implementasi hukum positif dan norma syariah dalam konteks lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang yang diterapkan, termasuk sistem lelang elektronik (e-auction) berbasis penawaran terbuka, secara umum mencerminkan prinsipprinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi yang menjadi dasar validitas kontrak bai' muzayadah. Namun, masih terdapat tantangan, seperti ketidakjelasan dokumen kepemilikan barang sitaan dan penentuan harga batas yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Secara esensial, pelaksanaan lelang ini dapat dianggap sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, dan berkontribusi pada pemulihan nilai ekonomi barang sitaan serta pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Lelang barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Aceh Besar memiliki potensi besar untuk mendukung integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola aset publik yang berkelanjutan.