This article aims to analyse the management of waqf by institutional trustees at the Almuslim University Foundation in Bireuen from the perspective of Law No. 41 of 2004 on Waqf and fiqh muamalah. This study employs a qualitative method with a legal-empirical approach to evaluate the alignment between normative regulations and the practice of managing productive endowments at the institutional level. The findings reveal that the Almuslim University Foundation in Bireuen has fulfilled its role as a nazir by endeavouring to develop endowment assets, such as constructing educational facilities and engaging in productive collaborations. However, this management still faces several challenges, including the lack of integrated financial reporting, the dominant use of endowment proceeds for consumptive financing without a long-term capitalization strategy, and the risk of legal uncertainty regarding the status of assets derived from management, which could trigger administrative disputes. These conditions pose a potential threat to the accountability and sustainability of the social and economic functions of endowments. Therefore, institutional capacity building, enhancing the professionalism of administrators, improving digital-based reporting systems, and optimising oversight by the Indonesian Waqf Board are necessary. These findings underscore that the implementation of professional and transparent waqf governance principles is key to making waqf a sustainable and accountable instrument for community empowerment.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf oleh nadzir lembaga di Yayasan Universitas Almuslim Bireuen dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengevaluasi keselarasan antara peraturan normatif dan praktik pengelolaan wakaf produktif di tingkat lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Universitas Almuslim Bireuen telah menjalankan perannya sebagai nazhir dengan berupaya mengembangkan aset wakaf, seperti membangun fasilitas pendidikan dan melakukan kerja sama produktif. Namun demikian, pengelolaan ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum adanya pelaporan keuangan yang terintegrasi, penggunaan dana wakaf yang dominan untuk pembiayaan konsumtif tanpa adanya strategi pemupukan dana jangka panjang, dan risiko ketidakpastian hukum terkait status harta hasil pengelolaan yang dapat memicu sengketa administratif. Kondisi-kondisi tersebut berpotensi mengancam akuntabilitas dan keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi dana abadi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme nazhir, perbaikan sistem pelaporan berbasis digital, dan optimalisasi pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola wakaf yang profesional dan transparan merupakan kunci untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan akuntabel.