Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan hak anak di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada pengembangan kota layak anak (KLA) sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2021. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakterpenuhinya salah satu tujuan dari qanun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi qanun, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh, serta meninjau efektivitas kebijakan dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengembangan gampong layak anak serta peningkatan fasilitas ramah anak, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi perbedaan persepsi masyarakat, perubahan nilai sosial, kurangnya komitmen di tingkat gampong, serta hambatan internal dan eksternal pemerintah. Dari sudut pandang fiqh siyasah, pentingnya penguatan peran pemimpin, kolaborasi lintas sektor dan penegakan aturan secara adil menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.