Konsep al-milkiyyah dalam fiqh muamalah merupakan prinsip fundamental dalam kepemilikan harta yang mengandung nilai moral, sosial, serta syar’i. Dalam praktik hukum agraria di Indonesia, konversi HGB menjadi Hak Milik merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip kepemilikan yang lebih sempurna dan permanen. Permasalahan muncul dalam proses konversi, khususnya ketika properti merupakan bagian dari harta pusaka yang melibatkan banyak pihak. Proses ini tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga kesesuaian dengan hukum syariah. Penelitian ini merumuskan tiga fokus utama: yaitu bagaimana ketentuan hukum konversi aset dalam upaya hukum penetapan harta pusaka, bagaimana kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan konversi, serta bagaimana tinjauan konsep al-milkiyyah dan UUPA terhadap konversi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Kantor Notaris Gita Melisa serta dokumentasi legal terkait konversi. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci prosedur hukum dan dinamika pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum utama yang harus dipenuhi adalah kejelasan status kepemilikan tanah dan bangunan yang akan dikonversi, kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan konversi yaitu status legal formal dari tanah HGB yang akan dikonversi, tinjauan konsep al-milkiyyah dan UUPA terhadap konversi yaitu konsep al-milkiyyah sebagai jaminan bahwa setiap langkah yang diambil adalah sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. UUPA hadir sebagai manifestasi politik hukum agraria nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum di indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Proses konversi HGB menjadi Hak Milik pada penetapan harta pusaka seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama, bertentangan dengan semangat kemudahan (taysir) dalam konsep al- milkiyyah yang mendorong efisiensi dan kemudahan dalam peralihan hak.