Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapkan smart city. Smart City merupakan konsep kota cerdas dimana tata kelola pemerintahannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi secara ekstensif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pelaksanaan Smart City di Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Implementasi Smart City dan Peta Jalan Implementasinya. Peta jalan atau roadmap pelaksanaannya menekankan pada 6 (enam) pilar pelaksanaan, salah satunya adalah smart governance. Smart governance merupakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi, manajemen birokrasi yang efektif, dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi smart governance di Kota Banda Aceh melalui metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berhasil menjadi smart city dengan implementasi smart governance yang baik karena terdapat pelayanan publik yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik, manajemen birokrasi yang efektif melalui sistem e-Kinerja, dan adanya efisiensi kebijakan publik melalui SIPD dan e-Musrenbang. Hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya kendala dalam upaya manajemen birokrasi yang efisien yaitu sulitnya akses aplikasi e-Kinerja bagi ASN tua yang belum melek teknologi hingga kendala jaringan dan server.