Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak di catatkan disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan administrasi negara. Praktik perkawinan di bawah tangan masih terjadi di Kecamatan Pegasing sejumlah 5 kasus dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mewawancarai reje, imem dan aparatur lainnya serta 5 pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan meliputi faktor budaya dan norma sosial, hamil diluar nikah, tidak memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya dan perkawinan kedua tanpa izin dari istri pertama. Untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap pernikahan dibawah tangan pada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan sosial budaya sudah cukup baik namun pada indikator perilaku hukum dan penegakan hukum kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah masih rendah, rendahnya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh adanya pasangan yang tidak menerapkan aturan pencatatan perkawinan sebagaimana mestinya