Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan (2:1). Ketentuan ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan diadopsi dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pelaksanaan di lapangan. Salah satu contohnya adalah di Gampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, di mana masyarakat secara luas menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Arul Gading, menganalisis hukum terhadap praktik pembagian karta warisan tersebut, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum . Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Arul Gading menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atas dasar musyawarah keluarga. Alasan utama dari praktik ini adalah untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta menghargai peran perempuan dalam keluarga. Meskipun berbeda dari ketentuan normatif dalam hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena dilakukan berdasarkan persetujuan semua ahli waris tanpa ada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif sosiologi hukum, pembagian ini merupakan bentuk hukum yang hidup (living law) yang lahir dari nilai sosial masyarakat seperti gotong royong, keadilan, dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di masyarakat tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.