Al Kausar, 210101048 (2025) Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat (Studi Kasus di Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat). Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Al Kausar, 210101048, FSH, HK, fulltext.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
Al Kausar, 210101048, FSH, HK, cover-bab 1.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (5MB)
Abstract
Pernikahan adalah akad bersifat sakral yang menghalalkan pergaulan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam ketentuan hukum di indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan. hal ini diatur pada pasal 2 undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Belakangan, perkawinan tidak tercatat begitu marak di kalangan masyarakat Aceh Barat. Menurut mereka, perkawinan tersebut adalah sah karena mengikuti hukum syar’i (rukun dan syaratnya terpenuhi), hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA. Peristiwa ini menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini antara lain; Bagaimana Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat, Apa Saja Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat dan Bagaimana Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku perkawinan di bawah tangan menganggap praktik ini sah secara hukum agama. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggapaan masyarakat terhadap KUA yang mempersulitkan pengurusan dokumen, menghindari perzinahan, dokumen persyaratan pendaftaran nikah resmi yang tidak mencukupi, hamil diluar nikah, faktor usia, tertangkap melakukan khalwat, ayah (Wali) tidak setuju, janda, faktor ikatan dinas (PNS,TNI/POLRI) serta keinginan berpoligami. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan preventif guna mencegah praktik tersebut, seperti membuat regulasi, melakukan upaya pemanggilan oleh KUA Kec. Meureubo dan diskusi dengan Stakeholder terkait. KUA Kec. Meureubo juga mengambil peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam perkawinan di bawah tangan serta bisa menghapusnya secara bertahap.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.3 Hukum Perkawinan (Munakahat) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga |
| Depositing User: | Al Kausar |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 05:03 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 05:03 |
| URI: | http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/47581 |
