Larangan kerje sara urang dalam masyarakat Gayo, khususnya pada Belah Hakim, merupakan manifestasi hukum adat yang melarang pernikahan antar sesama anggota belah sebagai upaya menjaga kemurnian garis keturunan dan harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dasar dan keabsahan larangan tersebut dalam pandangan ‘urf sebagai bagian dari hukum Islam, sekaligus menilai dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hak individu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan perpaduan antara studi normatif terhadap dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta tokoh agama di belah Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun larangan dilandasi semangat menjaga tatanan sosial, Namun, implementasinya menimbulkan problematika teologis dan sosial, seperti, pengucilan, serta terputusnya hubungan kekeluargaan dalam belah. Dari tinjauan ‘urf, larangan ini termasuk dalam kategori ‘urf fāsid karena tidak memenuhi syarat kemaslahatan syar‘i dan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum adat menjadi urgensi yakni dengan cara meninjau ulang sistem kekerabatan, memisahkan nilai adat yang esensial dari yang eksesif, serta membangun titik temu antara hukum adat dan prinsip hukum Islam. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dan kontekstual dalam membingkai ulang relasi
antara tradisi lokal dan norma-norma syariat.