Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak positif sekaligus menimbulkan tantangan hukum, yaitu maraknya judi online yang bersifat lintas batas dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberantasan tindak pidana judi online di Banda Aceh melalui pendekatan hukum nasional (UU ITE) dan hukum daerah berbasis syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap judi online berdasarkan UU ITE dan Qanun Hukum Jinayat serta kendala yang dihadapi oleh aparat hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi pustaka dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui UU ITE didukung oleh sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar, sementara Qanun Hukum Jinayat menerapkan sanksi cambuk, denda emas, dan penjara. Meskipun regulasi telah diperkuat, aparat menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian digital dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan penyusunan regulasi khusus untuk memberantas judi online secara menyeluruh dan berkelanjutan.