Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan yaitu adalah Tapaktuan. Meskipun telah dilaksanakan berbagai upaya preemtif, preventif, dan represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pada tiga unsur utama yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimana struktur hukum adalah salah satu faktor yang terpenting. Karena kualitas penegak hukum salah satunya adalah kepolisian, sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut. Dalam implementasinya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Selatan belum optimal. Yang dimana menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang semakin terorganisir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan Kasatnarkoba Polres Aceh Selatan dan pengumpulan data sekunder. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang melibatkan penguatan sumber daya aparat, peningkatan fasilitas operasional, serta kolaborasi intensif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menekan laju peredaran narkotika di Aceh Selatan