Penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dalam praktiknya, sering kali ditemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana tersebut dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan terhadap penggunaan dana BOSP dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, serta bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran penggunaan dana BOSP ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan mensoal data lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, yakni Sekretaris Inspektorat dan Staf Auditor Internal Inspektorat Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kekurangan auditor, terbatasnya anggaran operasional, serta resistensi dari pihak sekolah saat dilakukan audit. Selain itu, pengawasan cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar. Dalam hal penyelesaian pelanggaran, Inspektorat lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dibanding penindakan, dan pelanggaran yang terjadi seringkali diselesaikan secara internal tanpa pelibatan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak diselesaikan secara tuntas dan berulang di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar tujuan pengawasan dan pembinaan dapat tercapai secara optimal.