Penelitian ini membandingkan kebijakan dan implementasi AMDAL pada masa Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Pada masa SBY, fokus kebijakan lebih menekankan perlindungan lingkungan dengan regulasi yang ketat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan moratorium hutan. Namun, lemahnya pengawasan membuat efektivitas di lapangan kurang optimal. Sebaliknya, era Jokowi ditandai dengan reformasi perizinan lingkungan melalui UU Cipta Kerja, yang mempercepat investasi namun memunculkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat pelanggaran persyaratan AMDAL. Meskipun berbeda pendekatan, kedua masa pemerintahan menghadapi tantangan serupa: lemahnya implementasi, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan rendahnya transparansi. Studi ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan keterlibatan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan