Penelitian ini membahas penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada PNS Ali Hasmi oleh Bupati Aceh Singkil berupa penurunan jabatan selama 12 bulan. Penggugat merasa sanksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara, mengingat terdapat pelanggaran prosedural, seperti tidak adanya pemanggilan yang tepat sebelum pemeriksaan dan ketidakpatuhan terhadap format surat panggilan, serta pelanggaran substansial dalam mana hukuman yang dilakukan tidak proporsional dan tidak mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, Ali Hasmi mengalami kerugian, termasuk pencemaran nama baik. Rumusan masalah mencakup bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan disiplin PNS dalam putusan tersebut, dan bagaimana penegakan disiplin PNS berdasarkan Siyasah Idariyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membatalkan keputusan Bupati Aceh Singkil yang menjatuhkan sanksi disiplin berupa penurunan jabatan kepada PNS Ali Hasmi. Hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas kecermatan. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, keputusan hakim ini mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (al-mashlahah). Pembatalan sanksi ganda dan penekanan pada asas kecermatan sejalan dengan tuntutan Siyasah Idariyah akan kehati-hatian (ihtiyat) dan ketelitian (tadqiq). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan disiplin PNS harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan rehabilitasi nama baik, serta mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administratif.