Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak yakni ketika anak belum mumayyiz maka pengasuhan ditetapkan kepada ibu, sedangkan anak tersebut mumayyiz dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 283/Pdt.G/2024/MS.Bna. Maka dari itu, muncul pertanyaan apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami dan bagaimana tinjauan teori maslahah terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna,
239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 283/Pdt.G/2024/MS.Bna, Majelis Hakim menerapkan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan anak dan keseimbangan peran orang tua dalam menetapkan hak asuh anak. Karena adanya sikap kooperatif dan tanggung jawab ayah, hakim tetap melibatkan peran ayah dalam pengasuhan demi kepentingan anak. Ketiga putusan ini mencerminkan prinsip keadilan serta pemenuhan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Tinjauan teori maslahah terhadap tiga putusan tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah), yakni perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hakim mengedepankan kemaslahatan anak dan keseimbangan peran orang tua, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan maslahah demi perlindungan jiwa serta kelangsungan keturunan anak.