Praktik nikah sirri yang masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) membuat posisi perempuan dan anak menjadi lemah secara hukum, seperti kehilangan hak atas nafkah, warisan, dan pengakuan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai syarat mendapatkan perlindungan dari negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Hasil temuan menunjukkan beberapa kasus di Gampong Ajuen yang memperlihatkan dampak nyata dari nikah sirri, seperti istri tidak dapat menuntut hak hukum jika ditelantarkan, serta anak sulit mendapat akta kelahiran atau hak waris karena tidak diakui sebagai anak sah dari ayahnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan solutif seperti edukasi pencatatan nikah oleh KUA, pendataan pasangan sirri oleh pemerintah gampong, bantuan sosial dari DP3A dan Disdukcapil, serta pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Mahkamah Syar’iyah agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum.