Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2023/MS.Bna, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga mencari solusi untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak dalam perkara ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum yang mewajibkan ayah menanggung biaya hidup hingga anak berusia 21 tahun. Dalam kasus ini, ayah tidak memberikan nafkah karena keterbatasan ekonomi atau lebih fokus pada keluarga baru. Akibatnya, beban nafkah sepenuhnya dipikul oleh ibu berdasarkan kesepakatan bersama yang disetujui hakim, dengan syarat kebutuhan anak tetap terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Dalam hukum Islam, jika ayah tidak mampu, ibu dapat mengambil alih kewajiban tersebut, namun ayah tetap berkewajiban mengganti di kemudian hari.