Pemilihan pemimpin antara konsep klasik Islam yang diusung oleh Al-Mawardi dan sistem demokrasi modern yang diterapkan melalui PKPU No. 19 Tahun 2023. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya moralitas, kecakapan intelektual, kesehatan jasmani dan rohani, serta legitimasi dalam pemilihan pemimpin. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme seleksi dan sumber legitimasi yang digunakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis persamaan dan perbedaan teori pemilihan pemimpin menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan pemikiran Al-Mawardi. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan PKPU No. 19 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder, serta analisis deskriptif terhadap dokumen hukum dan karya pemikiran klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Al-Mawardi maupun PKPU sama-sama menekankan pentingnya integritas moral, kompetensi intelektual, kesehatan jasmani dan rohani, serta legitimasi dalam kepemimpinan. Relevansi pemikiran Al-Mawardi tercermin dalam substansi PKPU yang mengatur kualifikasi calon pemimpin berdasarkan nilai-nilai etis dan profesional yang sejalan dengan prinsip syariat, seperti keadilan, kemampuan memimpin, serta tanggung jawab terhadap umat. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepemimpinan Al-Mawardi tetap kontekstual dan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif modern. Kesimpulannya, meskipun berbeda konteks zaman dan sistem, nilai-nilai dasar kepemimpinan menurut Al-Mawardi tetap relevan dan dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang diatur dalam PKPU No. 19 Tahun 2023.