Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan penetapan wali hakim akibat wali adhal di KUA Kecamatan Lueng Bata serta mekanisme penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, yang menekankan pada pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis fakta konkret. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Lueng Bata untuk memahami konteks sosial dan prosedural terkait permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penetapan wali hakim akibat wali adhal antara lain meliputi masalah pribadi, pandangan sosial yang berlebihan, pertimbangan ekonomi, serta dendam atau perselisihan keluarga yang tidak berlandaskan syariat. Kondisi tersebut dapat merugikan perempuan karena menghalangi haknya untuk menikah secara sah menurut agama. Adapun mekanisme penetapan wali hakim dimulai dari upaya perdamaian antara wali dan calon pengantin, dilanjutkan dengan mediasi oleh KUA bersama tokoh masyarakat. Jika penolakan wali terbukti tanpa alasan syar’i, calon mempelai perempuan diarahkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Setelah pengadilan menetapkan pengalihan hak wali, KUA dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim sesuai penunjukan majelis hakim.