Perselisihan hubungan industri adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik antara pengusaha atau asosiasi pengusaha dengan pekerja atau buruh, serta buruh atau pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan ini terjadi karena perselisihan mengenai hak terkait, perbedaan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan konflik antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan. Salah satu perselisihan yang paling umum dalam praktik industri adalah perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja, yang terus meningkat setiap tahun. Perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang terjadi karena salah satu pihak tidak setuju tentang bagaimana mengakhiri hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah penghentian hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menerapkan strategi mediasi berbasis kebijakan otonom (peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama) serta heteronom (aturan perundang-undangan). Proses penyelesaian perselisihan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan berkas, dilanjutkan dengan mediasi tiga tahap yang melibatkan pendekatan "buka pintu satu" untuk memfasilitasi komunikasi antara mediator dengan masing-masing pihak. Namun, efektivitas strategi ini masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pengusaha dan pekerja, rendahnya pemahaman hukum ketenagakerjaan, serta lamanya waktu penyelesaian yang sering melebihi batas 30 hari sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa sebagian besar kasus PHK tidak berhasil terselesaikan dengan mediasi dan harus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi hukum ketenagakerjaan yang lebih intensif, serta penguatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di tingkat perusahaan. Selain itu, evaluasi sistematis terhadap setiap kasus perlu dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.