Permohonan pengujian norma batas usia pejabat negara di Mahkamah Konstitusi kerap ditolak karena dianggap ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. MK memaknai kebijakan hukum terbuka sebagai norma yang tidak diatur tegas dalam UUD NRI 1945 sehingga sulit diuji konstitusionalitasnya dan menjadi diskresi pembentuk undang-undang, namun penulis menemukan dalam pengujian tiga undang-undang yaitu terkait batas usia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah pernah membatalkannya. Dalam Islam klasik fungsi koreksi terhadap kezaliman pejabat negara dijalankan oleh Wilāyat al-Maẓālim yaitu lembaga yang berperan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap rakyat. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka pada pengujian norma batas usia pejabat negara dan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wilāyat al-Maẓālim. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum terbuka dalam kasus batas usia pejabat negara tetap dapat dibatalkan oleh MK apabila menimbulkan problematika kelembagaan, kebuntuan hukum, diskriminatif, menyebabkan ketidakpastian hukum, melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Peran Wilāyat al-Maẓālim yang mengadili tindakan kezaliman pejabat negara bisa merefleksikan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atas kebijakan berupa produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat negara (DPR dan Presiden) yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dari paparan di atas dapat disimpulkan MK tetap bisa menguji dan membatalkan produk hukum yang mana wilayah bebas bagi pembentuk undang-undang jika memuat unsur diskriminatif, sehingga dalam hal ini fungsi Wilāyat al-Maẓālim otomatis dijalankan oleh MK.