Negara memiliki tugas fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menjamin kompensasi dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan pengupahan minimum, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP). Data juga mengungkapkan tingkat kepatuhan perusahaan yang sangat rendah, dengan hanya 264 dari 19.135 perusahaan terdaftar yang melaporkan pembayaran upah sesuai dengan struktur skala upah. Disnakermobduk Aceh menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua permasalahan utama: 1), menganalisis kewenangan Disnakermobduk Aceh dalam mengawasi pembayaran upah di bawah UMP 2024 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 ; dan 2), meninjau kewenangan ini dari perspektif Al-Sulthah Al-Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan kunci di Disnakermobduk Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Disnakermobduk Aceh memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi implementasi UMP, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dalam konteks Al-Sulthah Al-Tanfidziyah merupakan manifestasi konkret dari tugas cabang eksekutif untuk menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dan keterbatasan sumber daya pengawas menunjukkan bahwa implementasi kewenangan ini belum optimal. Pemerintah perlu mengatasi keterbatasan ini untuk dapat sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak pekerja dan mencapai kemaslahatan umum, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Islam.